Profil Kesehatan Kota Singkawang

Di era desentralisasi saat ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Namun demikian prinsip pemberian otonomi daerah tetap memperhatikan aspek demokratisasi, keadilan, pemerataan serta potensi keanekaragaman daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup kewenangan yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Walaupun demikian hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah tetap harus terjamin.

Dalam upaya melaksanakan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui kewenangan wajib yang diberikan kepada daerah kabupatan/kota, maka ukuran yang digunakan adalah tercapainya pelaksana urusan wajib bidang kesehatan sebagaimana  tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten / kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan ini, maka perlu ditunjang oleh sistem informasi kesehatan yang handal

Sebagaimana diisyaratkan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009. Meskipun harus diakui bahwa sistem informasi kesehatan yang dilaksanakan di Kota Singkawang ini belum memadai dan masih harus terus dikembangkan, namun upaya untuk memenuhi ketersedian informasi berbasis data terus dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses informasi, edukasi dan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu pada pasal 168 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya efektif dan efesien diperlukan informasi kesehatan, yang dilakukan melalui sistem informasi dan melalui kerjasama lintas sektor, ditegaskan pula bahwa ketentuan lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada pasal 169 disebutkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu keluaran dari penyelenggaran sistem informasi kesehatan di Kota Singkawang yaitu upaya penyampaian data dan informasi hasil kegiatan dalam bentuk Profil Kesehatan Kota Singkawang. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Singkawang merupakan salah satu mata rantai pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Kota Singkawang dalam rangka penyediaan data dan informasi di bidang kesehatan. Diselingi data status kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan serta sumber daya pendukung kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan di Kota Singkawang. Download disini lampiran Profil 2019, lampiran Profil 2018